Selenggarakan RAPIMDA, PDM Banjarnegara Konsolidasikan Arah Kebijakan Muhammadiyah Banjarnegara Periode Muktamar Ke-48

Redaksi Layarmu
January 29, 2024

“Persyarikatan Muhammadiyah memasuki gerbang abad kedua. Tepatnya tahun kesebelas menuju keduabelas di abad keduanya. Dan pada saat ini persyarikatan berkomitmen untuk menjadi organisasi modern yang mandiri di tengah hiruk-pikuk tarikan kepentingan politik menjelang pemilu 2024,” papar Sobri dalam pengarahan agenda Rapimda Muhammadiyah Banjarnegara tahun 2024 yang dilaksanakan di Gedung PusdaMu (Pusat Dakwah Muhammadiyah) Banjarnegara pada hari Ahad, 9 Rajab 1445 H yang bertepatan 21 Januari 2024 M.

Agenda tersebut dihadiri oleh segenap anggota PDM Banjarnegara, UPP yang meliputi majelis dan lembaga, Ortom tingkat daerah Banjarnegara, PCM se daerah Banjarnegara, serta AUM. Rapimda (rapat pimpinan daerah) dilaksanakan sebagai forum lanjutan setelah Musyda Muhammadiyah Banjarnegara yang telah sukses dilaksanakan pada tahun sebelumnya, untuk mengkonsolidasikan arah kebijakan Muhammadiyah Banjarnegara periode Muktamar ke-48.

Dalam arahan yang diberikan sebagai pembukaan forum rapimda, Sobri selaku ketua PDM Banjarnegara periode Muktamar ke-48 menegaskan dua poin kunci dalam forum ini. Pertama, untuk terus menjaga dan menumbuhkan spirit awal berdirinya Muhammadiyah sebagai gerakan amal dan pelayanan umat, “Kita perlu terus menjaga budaya saling ta’awun dalam persyarikatan. Selama ini kita disatukan dalam persyarikatan karena kesamaan ideologi, visi, misi, dan tujuan organisasi. Sekarang kita perlu kembangkan lagi jiwa saling tolong-menolong dalam pemerataan kesempatan dan kesejahteraan. Gerakan Infak Pendidikan (GIP-111) yang diawali PP Muhammadiyah sebagai awal langkah konkret saling ta’awun.”
Kedua, selain gerakan ta’awun, persyarikatan juga terus berbenah untuk meneguhkan sebagai organisasi Islam yang unggul dan berkemajuan. Sesuai dengan keputusan Muktamar ke-48 menetapkan 8 program prioritas dan 6 program umum yang diharapkan membawa Muhammadiyah lebih unggul dan berkemajuan. Setiap jenjang persyarikatan dari pimpinan pusat sampai pimpinan ranting telah berkomitmen untuk melaksanakan program tersebut dengan ukuran-ukuran capaian yang dijadikan indikator kinerja pimpinan setiap jenjangnya, yang disebut dengan Key Performance Indicator (KPI).

Delapan program prioritas yang dimaksud adalah:
1. Peneguhan paham Islam dan ideologi Muhammadiyah di seluruh tingkatan pimpinan persyarikatan, organisasi otonom, majelis dan lembaga, serta biro atau bagian, amal usaha, serta anggota Muhammadiyah
2. Penguatan dan penyebarluasan Risalah Islam Berkemajuan, baik di lingkungan internal maupun eksternal Muhammadiyah yang menjadi pandangan keislaman Muhammadiyah
3. Memperkuat dan memperluas basis umat di akar rumput dalam kesatuan langkah Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah, Dakwah Kultural, dan Dakwah Komunitas sehingga keberadaan dan peran Muhammadiyah semakin kokoh dan luas
4. Mengembangkan Amal Usaha Unggulan dan Gerakan Ekonomi Muhammadiyah secara lebih intensif dan masif sehingga Muhammadiyah semakin kuat, mandiri, dan berperan optimal dalam memajukan umat dan bangsa
5. Mengintensifkan dan memperluas dakwah di kalangan generasi milenial dalam usaha menanamkan nilai-nilai keagamaan, moral dan etika, serta orientasi sosial dalam kehidupan kehidupan keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal yang berperadaban mulia
6. Reformasi kaderisasi dan pendiasporaan kader Muhammadiyah ke berbagai struktur dan lingkungan persyarikatan, umat, bangsa, dan level global dalam membawa misi dakwah dan tajdid menuju tercapainya tujuan Muhammadiyah
7. Reformasi organisasi dan digitalisasi sistem organisasi yang tersistem sehingga keberadaan dan gerak Muhammadiyah semakin profesional, maju, dan modern
8. Memperluas dan melembagakan internasionalisasi Muhammadiyah secara lebih terpogram dan terstruktur dalam usaha menyebarluaskan dan memajukan misi dakwah dan tajdid yang rahmatan lil ‘alamin.

Enam program umum:
1. Konsolidasi organisasi
2. Konsolidasi kelembagaan
3. Peningkatan kualitas pimpinan
4. Ketahanan keluarga dan pemberdayaan komunitas
5. Partisipasi keumatan
6. Pengembangan kemitraan
Sobri menegaskan, “Target dan capaian harus terukur. Bukan zamannya lagi prinsip asal jalan. Profesional dan akuntabel adalah ciri berkemajuan. Manajemen yang tertutup dan tidak mau dinilai dan dievaluasi sudah tidak cocok lagi. Di sanalah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Banjarnegara merumuskan prioritas programnya dalam Top Three Goals yakni Jama’ah, Jam’iyah, dan Jariyah, yang disingkat 3J.”
Maksud dari Jama’ah adalah memperbanyak dan menguatkan anggota Muhammadiyah berbasis masjid, PRM, dan PCM. Jam’iyah adalah penguatan organisasi dengan membenah empat perspektif dalam membangun organisasi yang modern dan profesional, yakni: sumber daya insani, sistem, jaringan, dan keuangan. Sedangkan jariyah atau AUM (Amal Usaha Muhammadiyah) adalah penguatan tiga pilar utama Muhammadiyah (pendidikan, kesehatan, dan sosial), ditambah dengan membangun pilar keempat Muhammadiyah, yaitu ekonomi.

Lebih lanjut, Sobri memaparkan bahwa, dalam mengimplementasikan program prioritas tersebut, PDM Banjarnegara merumuskannya dalam bentuk KOMPAS-MU. KOMPAS yang merupakan akronim dari KOMITMEN, KOMPAK, dan KONSISTEN, ini akan menjadi budaya kerja Persyarikatan Muhammadiyah Banjarnegara dan berfungsi untuk menunjukkan arah PDM, PCM, PRM, ortom, dan AUM selama lima tahun ke depan. KOMPAS-MU akan menjadi komitmen bersama dan dilakukan dengan kompak dan konsisten selama lima tahun ke depan dalam rangka mewujudkan MUHAMMADIYAH UNGGUL BERKEMAJUAN.

“Dalam menghadapi tahun politik ini, kita harapkan semua pimpinan, kader, dan warga persyarikatan tidak menyikapi dengan reaksinoer, tapi dengan kreatif, berwawasan luas, dan sikap serta tindakan yang luwes dengan berpedoman pada kaidah persyarikatan.

Di sisi lain, kita perlu berpikir untuk terus mendorong terjadinya diaspora kader dalam segala lini, termasuk dalam dunia politik. Kader kita yang sekarang berjihad di dunia politik perlu kita hargai dan dukung untuk menguatkan peran Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan lupa terus membangun komunikasi yang efektif dengan semua kekuatan bangsa dan elemen masyarakat dalam kerangkan dakwah kebangsaan Muhammadiyah,” terang Sobri.

Seusai arahan yang disampaikan oleh Ketua PDM Banjarnegara, rangkaian agenda RAPIMDA dilanjutkan dengan forum konsolidasi organisasi mengenai tata kelola administrasi organisasi yang dipandu oleh Sekretaris PDM Banjarnegara, Wahyudin. Dalam paparannya, Wahyudin mengimbau dan mengingatkan kepada hadirin, agar senantiasa memperhatikan dan melaksanakan aturan organisasi, khususnya dalam hal administrasi surat menyurat.

Di samping kelola administrasi organisasi, Sekretaris PDM Banjarnegara juga membahas KPI dan Program Kerja Prioritas dalam Top Three Goals yaitu Jama’ah, Jam’iyah, dan Jariyah (3J). Selain itu juga dibahas KPI untuk Program Kerja Unsur Pembantu Pimpinan (UPP) yang meliputi majelis dan lembaga, serta program penguatan untuk ortom di tingkat Daerah Banjarnegara, yakni ‘Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul ‘Aisyiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, dan Hizbul Wathan.
Forum selanjutnya adalah konsolidasi organisasi mengenai pengelolaan cabang dan ranting, yang dipimpin oleh Wakil Ketua PDM Banjarnegara Bidang Cabang dan Ranting, Widyasmara.

Dalam forum ini, KPI yang telah disebutkan oleh Ketua PDM Banjarnegara dalam arahannya dibahas lebih mendalam, khususnya di ranah cabang dan ranting, meliputi indikator performa Pimpinan Ranting Muhammadiyah, indikator performa Pimpinan Cabang Muhammadiyah, indikator performa masjid Muhammadiyah.

Kemudian forum RAPIMDA dilanjutkan dengan pembahasan RAPBM (Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Muhammadiyah). Dalam forum ini juga dibahas pilar keempat Muhammadiyah, yaitu ekonomi. PDM Banjarnegara berencana membangun kekuatan ekonomi untuk memperkuat peran dan kontribusi Muhammadiyah di Banjarnegara, yaitu mendirikan toko dan usaha air minum dalam kemasan (AMDK) sebagai AUM di bidang ekonomi.

Pemaparan terakhir disampaikan oleh Muh. Furhan, Wakil Ketua PDM Banjarnegara Bidang Hikmah dan Kebijakan Publik. Furhan menegaskan kembali sikap Persyarikatan Muhammadiyah di tahun politik 2024 ini, berdasarkan Khittah Denpasar 2002, yang berisi:
1. Muhammadiyah meyakini bahwa politik dalam kehidupan bangsa dan negara merupakan salah satu aspek dari ajaran Islam dalam urusan keduniawian (al-umur ad-dunyawiyat) yang harus selalu dimotivasi, dijiwai, dan dibingkai oleh nilai-nilai luhur agama dan moral yang utama
2. Muhammadiyah meyakini bahwa negara dan usaha membangun usaha-usaha membangun kehidupan berbangsa dan bernegara, baik melalui perjuangan politik untuk terwujudnya “Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur”
3. Muhammadiyah memilih perjuangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui usaha-usaha pembinaan atau pemberdayaan masyarakat guna terwujudnya masyarakat madani (civil society) yang kuat
4. Muhammadiyah mendorong secara kritis atas perjuangan politik yang bersifat praktis atau berorientasi pada kekuasaan (real politics) untuk dijalankan oleh partai-partai politik dan lembaga-lembaga formal kenegaraan dengan sebaik-baiknya menuju terciptanya sistem politik yang demokratis dan berkeadaban sesuai dengan cita-cita luhur bangsa dan negara
5. Muhammadiyah senantiasa memainkan peranan politiknya sebagai wujud dari dakwah amar ma’ruf nahi munkar
6. Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan-kekuatan politik atau organisasi manapun
7. Muhammadiyah memberikan kebebasan kepada setiap anggota persyarikatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam kehidupan politik sesuai hati nurani masing-masing
8. Muhammadiyah meminta kepada segenap anggota-anggotanya yang aktif dalam politik dengan Amanah, akhlaq al-karimah, keteladanan, dan perdamaian
9. Muhammadiyah senantiasa bekerja sama dengan pihak atau golongan manapun berdasarkan prinsip kebijakan dan kemaslahatan
Kemudian, Furhan menyampaikan beberapa isi pokok keputusan organisasi berkenaan dengan sikap dan posisi Muhammadiyah dalam dunia politik, yakni:
– Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 616/KEP/I.0/B/2023, tentang Ketentuan Pencalonan Anggota DPR RI/DPRD dan DPD dari lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah: Pimpinan, Unsur Pembantu Pimpinan, Pimpinan Organisasi Otonom, Pimpinan Amal Usaha, Tenaga Tetap/Tidak Tetap AUM, dinyatakan NON AKTIF sejak terdaftar sebagai Calon Tetap DPR RI/DPRD/DPD, dan dinyatakan BERHENTI apabila terpilih. AKTIF KEMBALI apabila tidak terpilih.
– Edaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 007/EDR/I.0/A/2023 tentang Kampanye di Lembaga Pendidikan: Seluruh pimpinan dan pelaksana amal usaha Muhammadiyah, khususnya lembaga pendidikan agar menjaga netralitas politik, menciptakan situasi yang kondusif, dan memperkuat persatuan di lingkungan warga persyarikatan, umat, dan bangsa.
Furhan juga menyampaikan kriteria memilih dan wakil rakyat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (SKPPM) Nomor 61/KEP/1.0/B/2008:
1. Integritas diri: beriman dan bertaqwa, memiliki kekuatan moral dan intelektual; serta menjadi uswah hasanah (teladan yang baik) sebagai pemimpin publik;
2. Kapabilitas: kemampuan memimpin dan mampu menggalang serta mengelola keberagaman/kemajemukan menjadi kekuatan yang sinergis;
3. Populis: berjiwa kerakyatan dan mengutamakan kepentingan rakyat;
4. Visioner: memiliki visi strategis untuk membawa bangsa/rakyat keluar dari krisis dan menuju kemajuan dengan bertumpu pada kemampuan sendiri (mandiri);
5. Berjiwa: mampu membuka regenerasi kepemimpinan yang baik dan mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan diri sendiri/kelompok;
6. Memiliki kemampuan untuk menjalin hubungan dengan berbagai lingkungan di dalam dan di luar;
7. Berjiwa reformis: yakni memiliki komitmen untuk menegakkan hukum dan membangun good governance (pemerintahan yang baik, bebas KKN);
8. Menyelamatkan lingkungan hidup dan mampu mengelola sumber daya alam dengan sebaik-baiknya serta amanah;
9. Mampu memimpin dan membawa ke kondisi yang lebih baik dan lebih maju di berbagai bidang kehidupan; dan
10. Mendukung atau minimal tidak antipati/bersikap negatif terhadap Muhammadiyah.
Forum dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan pandangan dari perwakilan PCM se Daerah Banjarnegara, UPP, dan AUM di lingkup Muhammadiyah Banjarnegara. PDM Banjarnegara berharap dengan selesainya agenda rapimda ini, Muhammadiyah Banjarnegara kian solid dalam berkarya dan berperan di Kabupaten Banjarnegara.

Kontributor: Muhammad Afriansyah (warga Muhammadiyah Merden)